KOMJEN NANAN SUKARNA DIISUKAN SELINGKUHI NURUL ARIFIN: Mayong Suro Laksono & Airin Rachmi Diany

(LAPORAN FEMME, Edisi 025. Th I. 26 Mei-08 Juni 2010)

Komjen Nanan Sukarna yang saat ini menjabat sebagai Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri diisukan selingkuhi politisi partai Golkar Nurul Arifin.

Seiring dengan makin disorotnya institusi kepolisian, tiba-tiba saja merebak isu salah satu petinggi polri sedang dekat dengan politisi dari kalangan selebriti, NURUL ARIFIN. Tak tanggung-tanggung, nama Komjen NANAN SUKARNA, yang saat ini menempati jabatan Inspekrorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri sejak januari 2010, dikhabarkan sedang menjalin hubungan asmara dengan istri Mayong Suryo Laksono.

Berdasarkan info yang didapat Femme, awal perkenalan antara Nurul Arifin dengan Nanan terjalin saat Nurul terpilih menjadi calon legislatif (Caleg) untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII, namun saat itu Nanan belum menempati jabatan sebagai Irwasum.”Awal perkenalan Nanan dan Nurul, saat Nurul menjadi caleg Dapil Jabar.Saat itu Nanan belum pegang posisi yang sekarang, “ungkap sumber sambil menambahkan jika hubungan itu berlanjut sampai sekarang”.
Lebih lanjut sumber tadi mengatakan, jika isu yang berkembang ini sudah menjadi rahasia umumdi beberapa kalangan, bahkan Indonesian Police Watch sudah mencium khabar hubungan antara Nanan dan Nurul.”Isu ini sudah diketahui merupakan A1 yaitu sumber yang dipercaya akurasinya. Bahkan Indonesian Police Watch pun sudah mencium isu ini, “jelasnya.

Namun ketika hal ini dikonfirmasi ke Nanan yang dihubungi melalui SMS dan telepon, petinggi Polri ini tidak memberikan klarifikasi secara tegas terhadap info tersebut. Bahkan ketika Femme menemuinya di Pasific Place, Nanan yang saat itu mengenakan kaos Perbakin dan topi merah, justru bicara panjang lebar mengenai arti keluarga dalam hidupnya.

Namun ketika disinggung mengenai hubungannya dengan Nurul Arifin dalam obrolan itu, mimik wajah Nanan berubah jadi tegang dan serius. Kata-kata lugas nan santai sebelumnya berubah tegang dan Nanan Sukarna-pun menjadi terlihat kikuk.”Saya tak mau komentar tentang itu ujar Nanan kepada Femme”. Waduh…pak…, pantas saja banyak pihak yang memplesetkan nama anda NENEN SUKANYA.

Oleh: Mayong Suro Laksono & Airin Rachmi Diany

Sumber: http://nurul-arifin-dpr-ri.blogspot.com/

Pendapat Nurul Arifin Calon Sekjen Golkar Disimak Presiden SBY

UU Ormas Atur Pembekuan
Pemerintah saja yang tak menjalankan fungsi untuk membekukan ormas itu.

Selasa, 31 Agustus 2010, 13:39 WIB

Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi

VIVAnews - Anggota Komisi II DPR Nurul Arifin berpendapat pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang anarki bukanlah solusi efektif. "Percuma kalau dibubarkan. Mereka tinggal ganti nama, dan itu bisa jadi backfire (blunder) ke depannya," kata Nurul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Bisa saja FPI berubah nama menjadi Garda Pembela Islam atau Garda Pembela Indonesia," ujar legislator Golkar tersebut, Selasa 31 Agustus 2010. Menurutnya, ketegasan sikap pemerintah dan pengelolaan ormas akan lebih efektif untuk mengendalikan sejumlah ormas yang selama ini terbiasa bertindak di luar koridor hukum.

Nurul juga membantah apabila UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas disebut sudah tidak relevan lagi. "Undang-undang itu masih sangat relevan dan komprehensif," ujar Nurul. Pasalnya, kata Nurul, UU tersebut ternyata telah mencantumkan pasal tentang sanksi terhadap ormas anarki, termasuk sanksi berupa pembekuan apabila ormas terkait mengabaikan teguran pemerintah.

"Awalnya, ormas terkait akan diberi teguran apabila melanggar hukum. Teguran diberikan sampai tiga kali. Apabila mereka mengabaikan teguran pertama, kedua, dan ketiga itu, maka selanjutnya mereka dapat dibekukan," kata Nurul yang mengaku telah mempelajari seluruh pasal yang ada di dalam UU Ormas.

"Jadi, mengubah Undang-undang bukan sebuah hal yang mendesak. Penegakan hukumlah yang lebih urgen," ujar Nurul.

Bagaimanapun, ia mengaku UU Ormas memang perlu direvisi, khusus untuk beberapa pasal terkait larangan ajaran komunisme dan marxisme. "Pasal itu tidak diperlukan lagi. Masyarakat sudah tahu mana yang boleh atau tidak terkait hal itu," tuturnya.

Bilapun masyarakat meminta pembubaran atau pembekuan ormas tertentu, ujar Nurul, maka yang berwenang untuk melakukannya adalah Kementerian Dalam Negeri, bukan kepolisian.

Kemarin, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mendesak DPR merevisi UU Ormas. Menurut Djoko, sanksi yang diatur UU Ormas itu tak cukup memadai menjerat ormas-ormas yang melakukan tindakan kekerasan. (adi)

• VIVAnews

Pendapat Nurul Arifin Calon Sekjen Golkar Disimak Presiden SBY

UU Ormas Atur Pembekuan
Pemerintah saja yang tak menjalankan fungsi untuk membekukan ormas itu.

Selasa, 31 Agustus 2010, 13:39 WIB

Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi

VIVAnews - Anggota Komisi II DPR Nurul Arifin berpendapat pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang anarki bukanlah solusi efektif. "Percuma kalau dibubarkan. Mereka tinggal ganti nama, dan itu bisa jadi backfire (blunder) ke depannya," kata Nurul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Bisa saja FPI berubah nama menjadi Garda Pembela Islam atau Garda Pembela Indonesia," ujar legislator Golkar tersebut, Selasa 31 Agustus 2010. Menurutnya, ketegasan sikap pemerintah dan pengelolaan ormas akan lebih efektif untuk mengendalikan sejumlah ormas yang selama ini terbiasa bertindak di luar koridor hukum.

Nurul juga membantah apabila UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas disebut sudah tidak relevan lagi. "Undang-undang itu masih sangat relevan dan komprehensif," ujar Nurul. Pasalnya, kata Nurul, UU tersebut ternyata telah mencantumkan pasal tentang sanksi terhadap ormas anarki, termasuk sanksi berupa pembekuan apabila ormas terkait mengabaikan teguran pemerintah.

"Awalnya, ormas terkait akan diberi teguran apabila melanggar hukum. Teguran diberikan sampai tiga kali. Apabila mereka mengabaikan teguran pertama, kedua, dan ketiga itu, maka selanjutnya mereka dapat dibekukan," kata Nurul yang mengaku telah mempelajari seluruh pasal yang ada di dalam UU Ormas.

"Jadi, mengubah Undang-undang bukan sebuah hal yang mendesak. Penegakan hukumlah yang lebih urgen," ujar Nurul.

Bagaimanapun, ia mengaku UU Ormas memang perlu direvisi, khusus untuk beberapa pasal terkait larangan ajaran komunisme dan marxisme. "Pasal itu tidak diperlukan lagi. Masyarakat sudah tahu mana yang boleh atau tidak terkait hal itu," tuturnya.

Bilapun masyarakat meminta pembubaran atau pembekuan ormas tertentu, ujar Nurul, maka yang berwenang untuk melakukannya adalah Kementerian Dalam Negeri, bukan kepolisian.

Kemarin, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mendesak DPR merevisi UU Ormas. Menurut Djoko, sanksi yang diatur UU Ormas itu tak cukup memadai menjerat ormas-ormas yang melakukan tindakan kekerasan. (adi)

• VIVAnews

Pertanyaan tentang Pecundang dalam Pemilukada Tangsel 2010: Nurul Arifin

Kata masyarakat Tangsel Banten, pecundang tangsel airin rachmi diany bener nggak sih?

Pertanyaan Nurul Arifin (Fraksi Golkar 2011)

Demonstran Akan Datangi KPK dan Istana dan Didukung DPR RI: Nurul Arifin

Sumber: Republika Senin, 27 Desember 2010

Liputan6.com, Jakarta: Tiga unjuk rasa akan mewarnai Jakarta dan wilayah sekitarnya, Selasa (28/12). Demonstrasi pertama bakal berlangsung di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.00 WIB. Aksi protes juga digelar di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Sementara di Kota Bekasi, Jawa Barat, pukul 10.00 WIB, demonstrasi akan berlangsung di Dinas Perhubungan setempat di Metropolitan Mall Bekasi.

Pagi ini, sekitar 07.00-09.00 WIB, PT Jasa Raharja mengadakan Kampanye Keselamatan Lalu Lintas di Bundaran Hotel Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Jakpus. Sementara pada pukul 09.00-12.00 WIB, pihak Universitas Indonesia dan Remaja Masjid UI menggelar acara "Universitas Indonesia Bertauhid" di Masjid Ukuwah Islamiyah, Kampus UI, Depok, Jabar.

Sementara di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakpus, mulai pukul 09.00 WIB, pendukung tim nasional Indonesia menukarkan voucher final leg kedua Piala AFF 2010.

Dua pertunjukan musik juga akan mewarnai Ibu Kota, empat hari menjelang Tahun Baru. Pertama, pukul 13.00-22.00 WIB, konser musik "Terusik Traxkustik All Star" di Epicentrum Walk Kuningan, Jaksel. Kedua, pukul 14.00 dan 19.00 WIB, pertunjukan musik Laskar Pelangi di Theater Jakarta Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, Jakpus.(ANS/TMC Polda Metro Jaya)

27 Desember 2010 20.01

Disarikan oleh: Nurul Arifin Fraksi Golkar, 2010